Membaca Urgensi Satgas Karhutla Berbasis Desa

Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo dan Gunung Arjuno-Welirang pada Agustus 2026 kembali menunjukkan satu hal penting, yakni kebakaran hutan bukan ancaman yang jauh dari kehidupan masyarakat lereng gunung.

Di Gunung Bromo, kebakaran yang berlangsung sejak awal Agustus membutuhkan penanganan lintas pihak hingga api berhasil dikendalikan. Sementara di kawasan Gunung Arjuno-Welirang, kebakaran yang terdeteksi sejak 18–19 Agustus 2026 berkembang di sejumlah titik kawasan Tahura R. Soerjo. Medan yang terjal, ketinggian, serta kondisi vegetasi membuat pemadaman tidak mudah dilakukan.

Hingga 27 Agustus 2026, luasan kawasan terbakar di Arjuno-Welirang dilaporkan mencapai sekitar 334,94 hektare, dengan sekitar 274 hektare berada di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sisanya di wilayah Kota Batu. Penanganannya membutuhkan kombinasi pemadaman darat, penyisiran, hingga dukungan water bombing pada titik-titik yang sulit dijangkau.

Situasi tersebut menjadi pengingat serius bagi masyarakat Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, yang berada di salah satu kawasan lereng Gunung Arjuno. Kesiapsiagaan tidak semestinya baru dibangun ketika api telah membesar.

Karena itu, Pemerintah Desa Dayurejo bersama Cempaka Foundation menghimpun berbagai potensi dan dukungan dari masyarakat serta instansi terkait untuk membentuk Satgas Karhutla Desa Dayurejo 2026.

Inisiatif tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kecamatan Prigen, Polsek dan Koramil Prigen. Koordinasi juga diperkuat dengan keterlibatan BPBD Kabupaten Pasuruan, TAHURA R. Soerjo, Perum Perhutani, CDK Lumajang, hingga FPRB Prigen.

Dari tingkat masyarakat desa, unsur Kepala Dusun, LPM, MPA, KPT, LMDH, LPHD, KPSPAMS/HIPPAM, KSM, pemuda, hingga Yayasan Cempaka turut mengambil bagian.

Bagi Cempaka Foundation, keterlibatan tersebut bukan agenda yang baru dimulai pada 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, Cempaka secara konsisten turut memfasilitasi dan berkontribusi dalam penguatan kesiapsiagaan karhutla berbasis masyarakat di kawasan lereng Gunung Arjuno. 

Setiap musim rawan kebakaran, dukungan diarahkan tidak hanya pada mobilisasi relawan ketika api muncul, tetapi juga pada penguatan koordinasi, jejaring masyarakat, kesiapan lapangan, serta keterhubungan antara desa, relawan, pemerintah, dan pengelola kawasan hutan.

Komitmen tersebut sejalan dengan pendekatan konservasi yang dikembangkan Cempaka Foundation: masyarakat tidak cukup ditempatkan sebagai penerima dampak ketika hutan terbakar, tetapi harus menjadi aktor penting dalam pencegahan, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan kawasan.

Hal ini menjadi semakin relevan jika melihat kecenderungan karhutla secara lebih luas. Evaluasi Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla nasional pada 2025 berada di kisaran 359 ribu hektare. Sementara data SiPongi+ untuk Januari–Juni 2026 mencatat indikasi luas karhutla nasional mencapai 107.465,47 hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih membutuhkan perhatian serius, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kawasan penyangga ekosistem dan sumber air.

Karena itu, pembentukan Satgas Karhutla Desa Dayurejo seharusnya tidak berhenti sebagai respons terhadap kebakaran yang sedang terjadi. Satgas perlu dibangun sebagai sistem kesiapsiagaan desa: memiliki mekanisme pemantauan dini, jalur pelaporan yang jelas, pembagian peran, kesiapan relawan, peralatan dasar, pemetaan lokasi rawan, hingga mekanisme koordinasi dengan pengelola kawasan ketika terjadi kebakaran.

Pengalaman penanganan kebakaran Arjuno-Welirang juga memperlihatkan bahwa pekerjaan tidak selesai hanya karena api terlihat padam. Penyisiran dan pemantauan ulang tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang berpotensi kembali menyala.

Bagi masyarakat Dayurejo, semangat tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Tradisi gugur gunung—bergerak bersama ketika terjadi persoalan di lingkungan—telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa selama puluhan tahun. Dalam konteks kebakaran hutan, tradisi tersebut menemukan bentuk konkretnya melalui keterlibatan warga untuk memadamkan api, membuat sekat bakar, melakukan pemantauan, dan membantu proses penanganan di lapangan.

Tantangannya sekarang adalah bagaimana semangat gotong royong tersebut diperkuat dengan organisasi, pengetahuan, peralatan, sistem informasi, dan koordinasi lintas pihak.

Sebab menghadapi karhutla tidak cukup dengan keberanian datang membawa alat pemadam ketika api sudah membesar. Yang dibutuhkan adalah sistem yang membuat masyarakat lebih cepat mengetahui, lebih siap bergerak, dan lebih terkoordinasi dalam mengambil keputusan.

Di situlah pentingnya Satgas Karhutla berbasis desa.

Dan di situlah pula peran masyarakat, pemerintah, pengelola kawasan hutan, relawan, serta organisasi seperti Cempaka Foundation harus bertemu dalam satu kepentingan: mencegah api sebelum menjadi bencana, dan menjaga hutan sebelum kerusakan menjadi lebih sulit dipulihkan.

Seperti slogan para relawan: guyub dalam kesiapsiagaan, kompak dalam pencegahan dan terkoordinasi dalam penanganan.